default ads banner CODE: NEWS / LARGE LEADERBOARD / 970x90

Soal Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Begini Kata Menkumham

Soal Pembentukan Dewan Pengawas KPK, Begini Kata Menkumham
Peristiwa Nasional
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 1 / 468x60

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, bahwa pembentukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada di tangan Presiden Jokowi bukan melalui proses pemilihan di DPR RI.

"Tetap kewenangan presiden menunjuk badan pengawas tetap kewenangan presiden. Hanya untuk pertama kali ini dia ditunjuk sepenuhnya oleh presiden supaya cepat, karena sekarang kan transisinya sebentar lagi. Supaya pada saat nanti komisioner yang baru dibentuk badan pengawasnya sudah terbentuk," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Yasonna menambahkan, bisa juga pembentukan dewan pengawas ini akan melalui proses seleksi Pansel. Namun, semua itu ia serahkan sepenuhnya kepada presiden.

"Terserah presiden, kalau presiden menganggap bahwa itu masih bisa, silakan. Tetapi kewenangan itu sepenuhnya ada pada presiden, yang nanti pada periode berikutnya, tetap sepenuhnya kewenangan presiden menunjuk yang 5 itu, tetapi melalui mekanisme Pansel. Setelah ada hasil pansel, presiden mengkonsultasikan hasil pansel ke DPR," ujar nya.

Nantinya, ia melanjutkan, DPR hanya bersifat konsultasi dari hasil seleksi Pansel dan presiden, pemilihanya tidak melalui DPR.

"Tidak memilih, beda dengan komisioner KPK. Dia tidak memilih, konsultasi. Yang namanya konsultasi tetap kewenangan ada di tangan presiden," pungkasnya.


Kontributor : E. Sofyan
Editor : Imam Hairon
Publisher : Alfina Putri
default ads banner CODE: NEWS / BANNER 2 / 468x60

You can share this post!

Komentar